P2dtk kabupaten sanggau

Program wajar sembilan tahun di kabupaten sanggau, berjalan dengan baik , B.O.S, dapat meringankan biaya pendidikan. Program p2dtk, aktif dalam memplubikasikan pendidikan , AYO Kita SEKOLAH

Desa Tanjung Bunut Desa Ditengah Danau Subah Kec Tayan Hilir

Kemiskinan dan Ketertingggalan diantara berlimpahnya kekayaan alam di sekitarnya???
Oleh Sebab itu melalui Program Desa Fokus mari Kita Bangkit Menuju Pembangunan Desa setara dengan
Desa-desa yang Maju Lainnya. Pembangunan JANGAN PARSIAL Tetapi Pembangunan HARUS FOKUS.
AYO SUKSESKAN Program PEMBANGUNAN DESA FOKUS,,, MAJU UNTUK SEMUA

Traveling ke Desa Suruh Tembawang

Desa Suruh Tembawang Dalam Photo

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Ekspo, Sarasehan, Pagelaran Seni Pemuda P2DTk Kab Sanggau Dalam Photo

Satker bersama FK

Acara Penyambutan Wabup

Tarian Penyambutan

Pengggunttian Pita

sarasehan dg 6 panelis

Ekspo Kec Balai

Ekspo KEc Sekayam

Ekspo Kec Toba

Ekspo Stand Kabupaten

Penampilan Seni tari Kec PArindu

Penampilan Seni Drama KEc Sekayam

Seni Tari KEc KApuas

Penerimaan Hadian Di Acara Sumpah Pemuda

Photo Bersama

Araham PMC

Ikrar kebangsaan Pemuda Kab Sanggau Sebagai Kabupaten Perbatasan

HASIL SARASEHAN PEMUDA/I
KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2010

Pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2010 telah dilaksanakan sarasehan pemuda/i Kabupaten Sanggau, yang dihadiri oleh DPD KNPI Kabupaten Sanggau, PD PPI Kabupaten Sanggau, PC.GM FKPPI Kabupaten Sanggau, PC IPNU Kabupaten Sanggau, Pemuda Pancasila Kabupaten Sanggau, PC GP Ansor Kabupaten Sanggau, Perwakilan Pemuda Dayak Kabupaten Sanggau, Perwakilan Pemuda Melayu Kabupaten Sanggau, Perwakilan Pemuda Tionghua Kabupaten Sanggau, Perwakilan Pemuda Jawa Kabupaten Sanggau, Perwakilan Pemuda Kecamatan Kapuas, Perwakilan Pemuda Kecamatan Mukok, Perwakilan Pemuda Kecamatan Jangkang, Perwakilan Pemuda Kecamatan Parindu, Perwakilan Pemuda Kecamatan Balai, Perwakilan Pemuda Kecamatan Toba, Perwakilan Pemuda Kecamatan Meliau, Perwakilan Pemuda Kecamatan Kembayan, dan Perwakilan Pemuda Kecamatan Sekayam. Sarasehan ini bertujuan sebagai berikut :
1. Mempererat tali persaudaraan antar pemuda di Kabupaten Sanggau.
2. Mengetahui dan memahami posisi pemuda sebagai generasi penerus.
3. Mampu mengembangkan kreatifitas dan potensi pemuda sebagai generasi penerus bangsa.
4. Mampu meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan.
5. Mampu meningkatkan kepekaan sosial sesama pemuda.
6. Mampu merumuskan dan menyepakati ikrar pemuda kebangsaan.

Hasil akhir sarasehan pemuda/i Kabupaten Sanggau Tahun 2010 ini menyepakati Ikrar Pemuda kebangsaan Kabupaten Sanggau, yang akan dibacakan di upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2010 di halaman Kantor Bupati Sangggau sebagai berikut:

IKRAR PEMUDA/I
KABUPATEN SANGGAU

1. Kami Pemuda/i Kabupaten Sanggau sebagai garda terdepan Kabupaten Perbatasan dalam menjaga Keutuhan dan Kedaulatan NKRI, Selalu Berpegang Teguh Pada Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

2. Kami Pemuda/i Kabupaten Sanggau akan selalu mendukung proses Pembangunan lokal yang partisifatif yang berpihak pada kepentingan pemuda/i sebagai generasi penerus bangsa;

3. Kami Pemuda/i Kabupaten Sanggau, selalu berperan aktif untuk mengembangkan kepekaan sosial dalam mengantisipasi ancaman bencana alam dan bencana sosial;

4. Kami Pemuda/i Kabupaten Sanggau selalu berfikir visioner dan bersikap dewasa serta mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara

5. Kami Pemuda/i Kabupaten Sanggau siap mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan daerah tertinggal dan perbatasan, khususnya dibidang kepemudaan secara berkelanjutan;

6. Kami Pemuda/i Kabupaten Sanggau meminta dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam pengadaan sarana dan prasarana pengembangan kreatifitas pemuda/i;

7. Kami Pemuda/i Kabupaten Sanggau meminta agar Program Pemberdayaan Masyarakat yang berpihak kepada masyarakat, khususnya bidang kepemudaan untuk berlanjut dan berkelanjutan.

8. Kami Pemuda/i Kabupaten Sanggau mendukung kebijakan Visi Sanggau Bangkit dan Terdepan, Wujudkan desa yang kuat, rakyat yang cerdas, Infrastruktur terjamin, dan Sumber Daya Manusia yang baik.

Sanggau, 27 Oktober 2010

Forum Pemuda/i Kabupaten Sanggau

SEJARAH PNPM DI KABUPATEN SANGGAU

PNPM MANDIRI PERDESAAN

DI KABUPATEN SANGGAU

Kabupaten Sanggau  terdiri dari 15 kecamatan, dengan jumlah penduduk 377.394 jiwa/ 85.394 Kepala Keluarga (KK). Mata pencaharian sebagian besar warga di kabupaten ini adalah Petani perkebunan karet dan sawit, selain itu ada pula yang bekerja sebagai nelayan, pencari hasil hutan, perkebunan kakao dan lada, serta petani tadah hujan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan.     Jumlah penduduk miskin Kabupaten Sanggau pada bulan Juli 2007 sebanyak 7,97 % dan pada bulan maret 2008 sebanyak 6,25 % dari jumlah penduduk ( data BPS Sanggau ). Hal ini berarti tejadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,72 %.  Untuk Tahun 2009 data penduduk miskin belum tersedia dan diperkirakan menurun.

Pada tahun 2010, terdapat sebanyak 6 kecamatan di Kabupaten Sanggau yang mengikuti program PNPM Mandiri Perdesaan.   Program ini merupakan kelanjutan dari dan mengadopsi sepenuhnya Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang dilaksanakan sejak 1998. Kabupaten Sanggau telah mengikuti PPK sejak tahun 2003. Berikut ini disajikan jumlah lokasi dan alokasi dana program di kabupaten Sanggau sejak PPK.

Tabel 1. Lokasi dan Alokasi Dana PPK/PNPM MP Kabupaten Sanggau.

Tahun Anggaran Jumlah Lokasi Total Alokasi BLM (Miliaran Rp)
Kabupaten Kecamatan Desa
2003 4 30 Rp.  2.750.000.000,-
2004 4 30 Rp.  2.750.000.000,-
2005 4 30 Rp.  2.750.000.000,-
2006 3 25 Rp.  2.250.000.000,-
2007* 4 30 Rp.  6.050.000.000,-
2008* 6 50 Rp.  8.000.000.000,-
2009* 6 50 Rp.  8.700.000.000,-
2010* 6 50 Rp.13.500.000.000,-
TOTAL Rp. 46.750.000.000,-

Keterangan: * Total kecamatan merupakan irisan dari jumlah kecamatan per tahun anggaran; 2007: PNPM-PPK, 2008-2009: PNPM

Mandiri Perdesaan

  1. Program Nasional Pemberdayaan Masyrakat-Mandiri Perdesaan ( PNPM-MP ) di Kabupaten Sanggau dari  tahun 2008 – 2010 meliputi 6 Kecamatan dan 50 Desa sbb :

1. Kecamatan Tayan Hilir meliputi Desa :          1. Desa Lalang

2. Desa Kawat

3. Desa Pedalaman

4. Desa Tangjung Bunut

5. Desa Sebemban

6. Desa Beginjan

7. Desa Emberas

8. Desa Melugai

9. Desa Cempedak

10. Desa Tebang Benua

11. Desa Balai Ingin

12. Desa Sejontang

13. Desa Pulau Tayan Utara

14. Desa Subah

15. Desa Sungai Jaman

2. Kecamatan Tayan Hulu meliputi Desa :

1. Desa Menyabo

2. Desa Binjai

3. Desa Pandan Sembuat

4. Desa Kedakas

5. Desa Sosok

6. Desa Mandong

7. Desa Riyai

8. Desa Berakak

9. Desa Peruan Dalam

10. Desa Engkasan

11. Desa Janjang

3. Kecamatan Beduai meliputi Desa        :

1. Desa Sei Illai

2. Desa Bereng Berkawat

3. DesaKasromego

4. Desa Thang Raya

5. Desa Mawang Muda

4. Kecamatan Bonti meliputi Desa           :

1. Desa Upe

2. Desa Bahta

3. Desa Tunggul Buyok

4. Desa Sami

5. Desa Empodis

6. Desa Bonti

7. Desa Kampuh
8. Desa Bantai

9. Desa Majel

1. Kecamatan Entikong meliputi Desa    :

1. Desa Entikong

2. Desa Pala Pisang

3. Desa Suruh Tembawang

4. Desa Nekan

5. Desa Semanget

  1. Kecamatan Noyan meliputi Desa        :1. Desa Noyan

2. Desa Sei Dangin

3. Desa Idas

4. Desa Empoto

5. Desa Semongan

II. KONDISI PNPM-MP SAAT INI

Masyarakat adalah pelaku utama PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap perencanan, pelaksanaan dan pelestarian.   Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan,

prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

  1. PELAKU DI DESA

Pelaku di desa adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa.   Pelaku di desa meliputi  :

  1. 1. Kepala Desa ( Kades )

Peran Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa.  Bersama BPD, Kepala Desa menyusun Peraturan Desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelembagaan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian aset PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ada di desa .    Kepala desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan forum musyawarah atau badan kerja sama antar desa.

  1. Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )

Dalam pelaksanan PNPM Mandiri Perdesaan, BPD berperan sebagai Lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan, termasuk sosialisasi, perencanangan dan pelestarian di desa.      Selain itu juga berperan dalam melegalisasi atau mengesahkan peraturan desa yang berkaitan dengan pelembagaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan di desa.     BPD bertugas mnewakili masyarakat bersama Kepala Desa dalam membuat persetujuan pembentukan badan kerja sama antar desa.

  1. 3. Tim Pengelola Kegiatan ( TPK )

TPK terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa sosialiasi yang mempuyai fungsi dan peran untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan didesa dan mengelola administrasi, serta keuangan PNPM Mandiri Perdesaan .    TPK sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Bendahara, dan Sekretaris.   Pada saat musyawarah desa informasi hasil Musyawarah Antar Desa ( MAD ) keanggotan TPK dilengkapi dengan Ketua Bidang yang menangani suatu jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

  1. 4. Tim Penulis Usulan ( TPU )

telah ditetapakan dalam musyawarah desa dan musyawarah khusus perempuan, serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk musrenbang reguler, termasuk RPJMDes dan RKPDes.   Anggota TPU dipilih oleh masyaraktat berdasarakan keahlian dan ketrampilan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang diajukan masyarakat.   Dalam menjalankan tugasnya, TPU bekerja sama dengan kader-kader desa yang ada.

  1. 1. TIM Pemantau

Tim Pemantau menjalankan fungsinya pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada di desa.   Keanggotaannya berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa.   Jumlah anggota Tim Pemantau sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan saat musyawarah.    Hasil pemantauan kegiatan disampaikan saat musyawarah desa dan antar desa.

  1. 2. Tim Pemelihara

Tim Pemelihara berperan menjalankan fungsi  pemeliharaan terhadap hasil-hasil kegiatan yang ada didesa, termasuk perencanaan kegiatan dan pelaporan.    Keanggotaannya berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa perencanaan.  Jumlah Tim Pemeliharaan sesuai kebutuhan dan kesepakatan saat musyawarah.  Hasil laporan pemeliharaan disampaikan saat musyawarah desa dan antar desa.   Dalam menjalankan fungsinya, Tim Pemeliharaan didukung dengan dana yang telah dikumpulkan atau yang berasal dari swadaya masyarakat setempat.

  1. 3. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan ( KPMD/K )

KPMD/K adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan.

Sebagai kader masyarakat yang peran dan tugasnya membantu pengelolaan pembanguan di desa, diharapkan tidak terikat oleh waktu.   Jumlah KPMD/K disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan keterlibatan atau peran serta kaum perempuan, kemampuan teknik, serta kualifikasi pendamping kelompok ekonomi dan sebagainya.   Namun jumlah sekurang-kurangnya dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan.

kader dari perempuan adalah perwujudan kebijakan untuk lebih berpihak, memberi peran dan akses dalam kegiatan pembanguan untuk kaum perempuan.  Kualifikasi kemampuan pemberdayaan masyarakat terutama untuk memfasilitasi dan membantu Fasilitator Kecamatan dalam tahapan kegiatan dan pendamping kelompok masyarakat.

  1. 1. Kelompok Masyarakat

Kelompok masyarakat adalah kelompok yang telibat dan mendukung kegiatan PNPM Mandiri Perdeaan, baik kelompok sosial, kelompok ekonomi maupun kelompok perempuan.    Termasuk sebagai kelompok masyarakat misalnya kelompok arisan, pengajian, kelompok ibu-ibu PKK, kelompok SPP, kelompok usaha ekonomi, kelompok pengelola air, kelompok pengelola pasar desa dsb.

B.  PELAKU DIKECAMATAN

1.  Camat

Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan kepada desa-desa di wilayah Kecamatan.  Selain itu Camat juga bertugas untuk membuat Surat Penetapan Camat ( SPC ) tentang usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati musyawarah antar desa untuk didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan.

  1. 2. Penanggung jawab Operasional Kegiatan ( PJOK )

PJOK adalah seorang Kasi pemberdayaan masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kecamatan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan.

  1. 3. Tim Verifikasi ( TV )

TV menjalankan tugas ini berdasarkan penugasan yang diperoleh dari MAD/BKAD.

  1. 2. Unit Pengelola Kegiatan ( UPK )

Peran UPK adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaann kegiatan antar desa.   Pengurus UPK sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, sekretaris dan bendahara.   Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan oleh desa berdasarkan hasil musyawarah desa dan selanjutnya dipilih dalam musyawarah antar desa.    UPK mendapat penugasan MAD/BKAD untuk menjalankan tugas pengelolaan dana perguliran.

  1. 3. Badan Pengawas UPK ( BP-UPK )

BP-UPK berperan dalam mengawasi pengelolaan kegiatan, administrasi, dan keuangan yang dilakukan oleh UPK.    BP-UPK dibentuk melalui musyawarah antar desa, sekurang-kurangnya tiga orang terdiri dari ketua dan anggota.

BP-UPK menjalankan tugas ini berdasarkan penugasan yang diperoleh dari MAD/BKAD.

  1. 4. Fasilitator Kecamatan

Fasilitator Kecamatan adalah pendamping masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan.    Peran Fasilitator kecamatan adalah memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian, selain itu juga berperan dalam membimbing kader-kader desa atau pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan didesa dan kecamatan.

  1. 5. Pendamping lokal ( PL )

Pendamping lokal adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu fasilitator kecamatan untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian.      Disetiap kecamatan akan ditempatkan minimal satu orang pendamping lokal.

  1. 6. Tim Pengamat

Tim pengamat adalah anggota masyarakat yang dipilih untuk memantau dan mengamati jalannya proses musyawarah antar desa.  Serta memberikan masukan dan saran agar MAD dapat berlangsung secara partisipatif.

  1. 2. Badan Kerja Sama  Antar Desa ( BKAD )

BKAD adalah lembaga lintas desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan dan atau  beberapa desa di satu wilayah dalam satu kecamatan dan atau kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu.   BKAD pada awalnya dibentuk untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil program yang terdiri dari lembaga UPK, sarana prsarana, hasil kegiatan bidang pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan, dan peguliran dana.

Dalam hubungan dengan lembaga-lembaga bentukan PPK ( UPK, BP-UPK, TV, TPK, dan lain-lain ) BKAD menjadi jalan keluar dari masalah statuta dan payung hukum.   BKAD menjelaskan tentang status kepemilikan, keterwakilan, dan batas kewenangan.

Dalam kaitan dengan UPK, maka fungsi BKAD adalah merumuskan, membahas, dan menetapkan rencana srategi untuk pengembangan UPK dalam bidang pengelolaan dana bergulir, pelaksanaan program, dan pelayanan usaha kelompok.   BKAD juga berperan dalam pengawasan, pemeriksaan, serta evaluasi kinerja UPK.

  1. 3. Setrawan Kecamatan

Setrawan Kecamatan diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan kecamatan yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental dilingkungan pemerintah kecamatan dan perubahan tata pemerintahan serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif.   Dalam hal tertentu Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah daerah dapat ditugaskan di kecamatan sebagai setrawan kecamatan.  Dalam kaitan dengan PNPM Mandri Perdesaan, setrawan melibatkan diri dalam proses kegiatan pada perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan

  1. C. PELAKU DI KABUPATEN
    1. 1. Bupati

Bupati merupakan pembina Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan ( PJOK ) serta bertanggung jawab atas pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di kabupaten.  Bersama DPRD, Bupati bertanggung jawab untuk melakukan kaji ulang terhadap peraturan daerah yang berkaitan dengan pengaturan desa sesuai komitmen awal.

  1. 1. Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten ( TK PNPM Kab )

Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi, dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program PNPM Mandiri Perdesaan.   TK-PNPM Mandiri Kabupaten juga berfungsi dalam memberikan dukungan koordinasi program antar instansi, pelayanan dan proses administrasi ditingkat kabupaten.    Dalam melaksanakan peran dan fungsinya, TK PNPM Mandiri Kabupaten  dibantu oleh Sekretariat PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten.

  1. 3. Penanggung Jawab Operasional Kabupaten ( PjOKab )

PjOKab adalah seorang  pejabat dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kabupaten yang berperan sebagi pelaksana harian TK PNPM Mandiri Kabupaten.    PjOKab ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

  1. 4. Fasilitator Kabupaten

kaidah atau standar teknik prasarana.   Fasilitator Teknik juga berperan dalam memberi bimbingan atau dukungan tentang kaidah dan standar teknik prasarana Perdesaan kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan desa.

  1. 2. Pendamping UPK

Pendamping UPK adalah Konsultan yang bertugas melakukan pendampingan kepada UPK dan lembaga pendukung agar menjadi suatu lembaga handal dan akuntabel.    Pendampingan yang diberikan termasuk aspek pengelolaan keuangan dan pinjaman, aspek penguatan kelembagaan, serta aspek pengembangan jaringan kerja sama, termasuk lembaga pendukung.

  1. 3. Setrawan Kabupaten

Setrawan Kabupaten adalah pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah kabupaten yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental dikalangan lingkungan pemerintah dan perubahan tata pemerintahan, mengkoordinasi dan memfasiltasi setrawan kecamatan, serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembanguan partisipatif.

D.  PELAKU LAINNYA

Selain pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa, kecamatan dan kabupaten juga ada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya yang ada ditingkat provinsi dan nasional. Pelaku tersebut antara lain :

  1. Gubernur sebagai pembina dan penanggung jawab pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ditingkat Provinsi.
  2. TK PNPM Mandiri Provinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur yang berperan dalam melakukan pembinaan administrasi dan peran serta masyarakat, serta memberikan dukungan pelayanan dan proses administrasi ditingkat provinsi
  3. Penanggung jawab Operasional Provinsi ( PjOProv ), adalah seorang pejabat dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di provinsi yang berperan sebagai pelaksana harian TK PNPM Mandiri Provinsi, PjoProv ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur.
  4. Ditingkat provinsi disediakan beberapa tenaga ahli yang dipimpin oleh seorang Koordinator Manajemen Provinsi ( KM Prov ).
  5. Ditingkat wilayah disediakan Konsultan Manajemen Wilayah yang dipimpin oleh Koordinator Wilayah ( Korwil ).
  1. Ditingkat Nasional disediakan beberapa tenaga ahli yang dipimpin oleh seorang Ketua Tim Konsultan Manajemen Nasional ( KT-KM Nas ).
  2. Tim Pengendali PNPM Mandiri berperan dalam melakukan pembinaan kepada Tim Koordinasi PNPMandiri Provinsi danbupaten yang meliputi pembinaan teknis dan administrasi.   Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengendali PNPM Mandiri perdesaan didukung oleh Satuan Kerja PNPM Mandiri Perdesaan.

III. PENDANAAN

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah, artinya program ini direncanakan, dilaksanakan dan didanai bersama-sama berdasarkan persetujuan dan kemampuian yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

  1. A. Sumber dan ketentuan Alokasi Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan

Sumber dana berasal dari :

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN )
  2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD )
  3. Swadaya masyarakat
  4. Partisipasi dunia usaha
  1. B. Kriteria Alokasi

Alokasi dana BLM per kecamatan ditetapkan oleh Pemerintah dengan dengan mempertimbangkan jumlah dan distribusi penduduk serta jumlah orang miskin.

  1. C. Mekanisme Pencairan Dana

Mekanisme pencairan dana BLM dari Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara ( KPPN ) atau Kas Daerah ke rekening kolektif bantuan PNPM (BPNPM ) yang dikelola oleh UPK diatur sebagai berikut :

  1. a.      Pencairan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Depkeu.
  2. b.      Pencairan dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan melalui mekanisme APBD sesuai aturan yang berlaku didaerah.
  3. c.      Pengajuan pencairan dana BLM ke KPPN diatur dalam Peraturan Dirjen PMD, Depdagri.
  4. d.      Penerbitan SPP harus dilampiri dengan berita acara hasil pemeriksaan terhadap kesiapan lapangan yang dilakukan Fasilitator Kecamatan.
  5. e.      Dana yang berasal dari APBD harus dicaikan terlebih dahulu ke masyarakat, selanjutnya diikuti dengan pencairan dana yang berasal dari APBN.
  1. a.      Besaran dana BLM dari APBD yang dicairkan ke masyarakat harus utuh tidak termasuk pajak, rektribusi atau biaya lainya.

Mekanisme Pencairan Dana BLM dari KPPN ke UPK

KC BI
K P P N
KPA

Penerbit SPM

Bendahara

PPK / PJOK

Pengajuan SPM :

Tahapan penyaluran                                                                           Perintah

Sesuai kriteria                                           SP2 D Lb 3                      Pembebanan

Kecamatan                                                                                                                    Kredit Rekening

BO KPPN

Perintah Pembayaran

KABUPATEN

Kredit Rekening

KECAMATAN

Pengajuan SPP :

Tahapan penyaluran

Sesuai kriteria

U P K  / MAD

Kecamatan.Lampiran :                                            Perjanjian pendanaan

SPC, BAPDK,KW-1

dan foto Copy rekening                                         Pengajuan

kolektif BPNPM yang                                            pencairan dana          Pengajuan

diverifikasi oleh                                                                                        pencairan dana           Pencairan sesuai

Fasilitator Kabupaten.                                                                                                                     Kebutuhan

DESA

  1. C. Mekanisme Penyaluran Dana

Penyaluran dana adalah proses penyaluran dari rekening kolektif BLM yang dikelola Unit Pengelolaan Kegiatan ( UPK ) kepada Tim Pengelola Kegiatan ( TPK ) di desa.   Mekanisme penyaluran dana sebagai berikut :

  1. a.      Pembuatan surat perjanjian pemberi bantuan ( SPPB ) antara UPK dengan TPK
  2. b.     TPK menyiapkan Rencana Penggunaan Dana ( RPD ) sesuai kebutuhan dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan ( gambar desain, RAB, dan lampirannya ).
  3. c.     Untuk penyaluran berikutnya dilengkapi dengan Laporan Penggunaan Dana ( LPD ) sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.

Tingkat keterlibatan kaum perempuan juga cenderung cukup baik, yakni rata-rata 31 %. Selain Musyawarah Khusus Perempuan (MKP), partisipasi kaum perempuan tertinggi terjadi pada tahapPenggalian Gagasan, mencapai 46,81 %.

Keterlibatan kaum miskin juga cenderung baik, yakni rata-rata 54 %. Tingkat partisipasi kaum miskin tertinggi terjadi pada tahap Penggalian Gagasan, mencapai 75 %.

Gambar 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat juga ditunjukkan dalam bentuk sumbangan dana (swadaya) dan tenaga. Selama pelaksanaan program, tingkat swadaya tertinggi di provinsi ini ditunjukkan oleh warga di Desa Sebemban, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Swadaya masyarakat disana  mencapai Rp.35.657.500,- atau 11,09 % dari BLM yang digunakan untuk mendanai kegiatan Prasarana (Pembuatan Gedung Sekolah) pada tahun 2008.

Secara rata-rata, tingkat swadaya masyarakat di Kabupaten ini adalah 6 % dari total alokasi BLM yang telah disalurkan.

Hasil Kegiatan

Secara akumulatif, PPK/ PNPM Mandiri Perdesaan, telah mendanai sebanyak 158 kegiatan masyarakat dalam berbagai bidang.  Sejak pelaksanaan PPK II hingga PNPM Mandiri Perdesaan 2008, sebanyak Rp 18.528.257.733,- atau 82,31 % dana BLM digunakan masyarakat untuk membiayai kegiatan pembangunan prasarana/sarana perdesaan, sedangkan untuk kegiatan ekonomi (UEP/SPP) jumlahnya sebesar Rp.2.436.762.500,- atau 11,89 %, pendidikan Rp 909.739.770,- atau 5,17 % dan kesehatan Rp.146.868.700  atau 0,63 %.

Sejak awal pelaksanaan program hingga saat ini, kegiatan di bidang prasarana/ sarana sendiri menghasilkan 158 unit prasarana/ sarana dasar perdesaan yang paling dibutuhkan masyarakat, seperti Sarana Air Bersih, Prasarana Transportasi (Jalan) dan Pembangunan Gedung Serba Guna.

kelompok Simpan Pinjam yang berjumlah 46 Kelompok dan beranggotakan 496 orang perempuan.

Di kabupaten ini, usulan masyarakat di bidang Sarana Air Bersih  mendominasi kegiatan PPK/ PNPM Mandiri Perdesaan.   Hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat program ini berjalan, masyarakat masih sangat membutuhkan pengadaan air bersih di wilayahnya.

Gambar 2. Persentase Rata-Rata Penyerapan BLM (2003-2008)*

Keterangan: * Data sejak program dimulai hingga 2008

Khusus pelaksanaan PNPM Mandiri yang dimulai pada 2007, sebagian besar dana BLM PNPM-PPK (92,98 %) digunakan masyarakat untuk membiayai kegiatan di bidang infrastruktur (prasarana), sisanya (7,02 %) untuk kegiatan SPP. Sedangkan pada 2008, sebagian besar (78,06 %) dana PNPM Mandiri Perdesaan dimanfaatkan masyarakat untuk membiayai kegiatan di bidang infrastruktur (prasarana), sisanya untuk kegiatan SPP (12,68 %) dan kegiatan pendidikan (9,26 %).

Gambar 3a. Penyerapan BLM 2007

Gambar 3b. Penyerapan BLM 2008

Hari Orang Kerja (HOK)

Khusus kegiatan pembangunan prasarana/sarana, secara akumulatif, sejak awal pelaksanaan PPK hingga saat ini, PNPM Mandiri Perdesaan telah mempekerjakan 17.281 warga lokal. Mereka mendapatkan upah yang besarnya sesuai dengan harga upah minimum setempat. Secara akumulatif, pelaksanaan pembangunan   prasarana/ sarana ini membukukan sebanyak 109.180 Hari Orang Kerja (HOK).

Sementara itu, sejak PNPM-PPK pada 2007 hingga saat ini, sebanyak 322 warga lokal turut bekerja dalam pembangunan prasarana/sarana yang didanai program, dan membukukan sebanyak 2.260 HOK.

Berikut adalah risalah kegiatan hasil kegiatan PPK/ PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sanggau .

Tabel 2. Hasil Kegiatan PPK/PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sanggau  2003-2009

Jenis Kegiatan PPK PNPM  – MP
PPK I PPK II PPK III Paska-Bencana PNPM-PPK

(2007)

2008 2009
INFRASTRUKTUR
Jalan (Unit) 37 14 3 5 11
Panjang Jalan (Meter) 135,003 62,259 16,686 9,102 22.522
Jembatan (Unit) 104 27 5 7 1
Air Bersih (Unit) 31 23 4 16 30
MCK (Unit) 7 23 -
Irigasi (Unit) 2
Panjang Irigasi (Kilometer)
Pasar Baru (Unit)
Rehab Pasar (Unit)
Listrik (Unit) 1 1
Lain-lain Infrastruktur 2 2 8 2
Jumlah tenaga kerja (orang) 8.263 2.408 322 6.294
Jumlah Hari Orang Kerja (HOK) 57.921 29.824 2.260 19.180
EKONOMI
Jumlah Kelompok SPP 91 86 9 31 46
Pemanfaat SPP 767 711 85 931 496
Jumlah Kelompok UEP 24
Pemanfaat UEP 260
PENDIDIKAN & KESEHATAN
Pos Kesehatan 1 1
Lain-lain Kesehatan 7
Sekolah Baru 7
Rehab Gd. Sekolah
Paket Beasiswa 2
Penerima Beasiswa
Lain-lain Pendidikan 2 2

Kegiatan Ekonomi/Pinjaman Bergulir

Sejak pelaksanaan PPK, PNPM Mandiri Perdesaan, berupaya memberikan peningkatan kapasitas dalam pelembagaan program dan pengelolaan kegiatan kepada masyarakat. Di setiap kecamatan lokasi program terdapat Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang dikelola oleh anggota masyarakat yang dipilih sendiri oleh masyarakat. Saat ini, terdapat sebanyak 6 UPK di Kabupaten ini. Sebanyak 6 UPK atau 100%  memiliki potensi untuk dikembangkan. Salah satu kegiatan UPK adalah mengelola kegiatan ekonomi/ pinjaman tanpa agunan yang bergulir di masyarakat.

Hingga saat ini, sebanyak 4.120 warga desa yang tergabung dalam 499 kelompok (grup), telah memanfaatkan pinjaman bergulir tanpa agunan. Sebanyak 3.672 anggota masyarakat adalah kaum perempuan. Mereka tergabung dalam 454 kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP). Sedangkan anggota masyarakat lainnya tergabung dalam kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Pada akhir 2008, tingkat pengembalian SPP rata-rata mencapai 89 %, sedangkan UEP 74,5 %.

Dana pinjaman bergulir tersebut umumnya dimanfaatkan warga untuk penambahan modal ­­­­­aneka usaha. Usaha kelompok penerima manfaat SPP paling berkembang dan membanggakan di kabupaten ini adalah aneka usaha milik kelompok Nahdatul Asiah (Desa Bonti), Hidup Baru (Desa Kawat), Majelis Taklim (Desa Entikong). Selain aneka usaha ada juga usaha kelompok berupa usaha tani/kebun sawit milik kelompok Teratai (Desa Kedakas), usaha dagang sembako milik kelompok Sipokat (Desa Sei Dangin) dan usaha perdagangan dan pertanian milik kelompok Suka Maju (Desa Kasromego). Keunggulan kelompok-kelompok ini adalah  pertemuan secara rutin, kekompakan dan kerjasama kelompok dan kegiatan simpan pinjam berjalan dengan baik.

Pembelajaran Transparansi & Akuntabilitas

kelembagaan lokal. Masyarakat dilibatkan secara langsung dalam penggalian gagasan, penentuan usulan/ kegiatan prioritas, pengelolaan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, serta pengawasan dan evaluasi.

Dari hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, sejumlah kasus pelanggaran sempat terjadi di kabupaten ini. Beberapa kasus yang terbesar adalah:

Penyelewengan dana BPPK oleh mantan Ketua UPK Kec. Tayan Hulu sebesar Rp. 21.541.700,- dan dana tersebut telah dikembalikan ke UPK.

Berdasarkan hasil investigasi yang telah dilakukan pengurus UPK bersama FK/FT dan PjOK, ada dana yang disalahgunakan oleh mantan Ketua UPK Kec. Tayan Hulu sebesar Rp. 2.650.000,-. Dana tersebut secara bertahap dicicil pengembaliannya dan hingga saat ini telah dilunasi.

Penyalahgunaan dana pengembalian UEP oleh mantan bendahara TPK Desa Sosok Kec. Tayan Hulu siklus 6 sebesar Rp 23.324.410.-, dana tersebut telah di kembalikan ke UPK sebesar Rp. 12.600.000,- dan dana yang dalam proses pengembalian sebesar Rp. 10.724.410,-.

Penyalahgunaan Dan Pengembalian SPP dan UEP oleh mantan Bendahara UPK Kec.Tayan Hulu  Rp 2.800.000,- dan dana tersebut telah dikembalikan ke UPK secara lunas.

Kehilangan Dana BLM siklus 6 dirumah mantan sekretaris UPK Kec.Tayan Hulu Rp. 5.000.000,- dan dana tersebut telah dikembalikan ke UPK secara utuh oleh yang bersangkutan.

Penyalahgunaan dana PPK III Siklus 10 oleh mantan Ketua TPK Desa Mawang Muda Kecamatan Beduwai dengan modus me-mark up harga pembelian dan volume material serta memanipulasi data dan bukti pembayaran, dengan total nilai yang disalahgunakan sebesar Rp 46.217.750,-

Di Tahun 2009 terjadi penyalahgunaan dana terhadap pengembalian angsuran SPP yang tidak disetorkan ( digunakan oleh Ketua UPK Kec. Beduai ) sebesar Rp 504.100,- . Di Kecamatan Tayan Hulu juga terjadi kasus serupa dimana dana tunai   ( cash on hand ) saldo dari rekening UPK digunakan oleh Ketua UPK  dengan total 1.202.200,- serta adanya pengembalian dari kelompok yang tidak disetorkan oleh Ketua UPK sebesar Rp 3.833.400,- ( terhadap dana tersebut sudah dikembalikan ke rekening UPK sekaligus diadakan pemilihan kembali pengurus UPK melalui Forrum MAD  ( Musyawarah Antar Desa )

Sejak 2003-2009, tercatat 610 kasus yang ditangani, dimana sebanyak 6 kasus diantaranya terkait penyalahgunaan dana sebesar Rp 107.073.550. Bila dibanding dengan jumlah BLM yang telah diterima sejak pertama kali mengikuti PPK, yakni sebesar Rp 24.550.000.000,- maka prosentase penyalahgunaan dana tersebut adalah sebesar 0,44 persen.

PNPM MP KAB SANGGAU DALAM PHOTO

Pipanisasi Desa Bonti Kec. Bonti 2008

Monitoring Kegiatan Kec. Bonti 2010

RABAT BETON DESA MAJEL KEC. BONTI

Bak Air Desa Cempedak Kec. Tayan Hilir

Papan Kegiatan Desa Thang Raya Kec. Beduai

pERESMIAN aIR bERSIH DI DESA PANGA KEC ENTIKONG OLEH BUPATI SANGGAU

Interview Tim World Bank Juni 2010_3 DI KEC ENTIKONG

Jembatan Gantung Desa Empodis Kec. Bonti 2004

SURVEY LAPANGAN PNPM MPd

Audit BPKP 1 April 2010

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.